Memerangi Pembajakan Software dengan Sistem Prabayar

Sewa software prabayar lebih murah dari pula handphone.

JAKARTA—Meski telah ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh pemerintah, pembajakan software di Tanah Air masih terus saja merajalela. "Tahun ini pendapatan pajak dari sektor TI diproyeksikan mencapai 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 94 miliar. Namun, potensi itu bisa hilang bila pembajakan di tanah air semakin marak,’’ kata Perwakilan Business Software Alliance (BSA), Donny A Sheyoputra belum lama ini.

Pembajakan itu juga dirasakan oleh PT Zahir Internasional, perusahaan software house yang mengembangkan software akuntansi bermerek Zahir Accounting. ‘’Harga software Zahir yang berkisar dari Rp 1 juta sampai Rp 15 juta, bajakannya dijual hanyabRp 20 ribu. Anehnya kalau ada masalah dengan software bajakan tersebut, mereka melayangkan komplain ke Zahir,’’ kata pendiri dan Chairman PT Zahir Internaional, Fadil Fuad Basymeleh kemarin di Jakarta.

Untuk mengatasi hal tersebut, PT Zahir Internasional meluncurkan software system prabayar yang disebut Zahir Merdeka. ‘’Sejak Desember 2008, Zahir membuat program sewa prabayar untuk aplikasi software Zahir yang disebut Zahir Merdeka. Seperti vocer isi ulang di telepon seluler. Dengan sewa Rp 137 ribu per bulan, pelanggan bisa menikmati layanan dan manfaat software Zahir senilai Rp 4 juta,’’ tuturnya.

Direktur PT Zahir Internasional, Muhammad Ismail Thalib berharap dengan adanya software prabayar itu, angka pembajakan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Menurutnya, pembajakan terjadi karena dua faktor, yakni pengetahuan atau knowledge yang rendah, dan harga produk software yang dinilai mahal. "Dengan adanya Zahir Merdeka yang sewanya hanya sekitar Rp 100 ribuan per bulan -- lebih murah dari pula handphone seorang pengusaha UKM yang merupakan target pasar Zahir Merdeka -- , tak ada lagi alasan untuk mengatakan software Zahir yang asli atau legal itu mahal,’’ papar Fadil.

Ismail menambahkan, banyak juga pengguna awam yang tak tahu implikasi hukuman yang mengancam para pengguna software bajakan. ‘’Sesuai UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bila sebuah perusahaan kedapatan menggunakan software bajakan, maka manajer senior perusahaan itu terancam dibui maksimal 7 tahun, dan didenda Rp 5 miliar,’’ tuturnya.

Berdasarkan laporan Business Software Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC) dalam “Annual Global Software Piracy Study” 2007, Indonesia mempunyai angka pembajakan 84 persen di dunia atau berada di posisi 12. Angka tersebut telah mengalami penurunan dari 2006 yang mencapai 85 persen.. Akibatnya, terjadi kerugian berupa potensi pendapatan perusahaan yang hilang sebesar 411 juta dolar AS.

Sebelumnya, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM, Andy N Sommeng mengatakan, praktek pembajakan software sudah sangat memprihatinkan, karena terjadi hampir di seluruh industri software di Indonesia. "Padahal kontribusi industri yang termasuk dalam sektor teknologi informasi (TI) ini pada perekonomian nasional dinilai cukup signifikan," katanya.

Untuk mengatasi tingginya angka pembajakan software di Indonesia, Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (TIMNAS PPHKI) menggelar kampanye nasional HKI anti penggunaan software illegal, 1 Februari hingga 30 Juni 2009. ‘’Target utama kampanye ini adalah membantu perusahaan atau industri nasional agar sadar membeli software asli adalah investasi yang sangat terjangkau,’’ ujarnya.
.
Selain itu, pemakaian software legal juga berarti melindungi perusahaan dari kemungkinan risiko hukum dan denda yang tinggi, serta rusaknya reputasi akibat tertangkap memakai software ilegal. "Karena itu sudah saatnya perusahaan-perusahaan industri nasional menggunakan software legal,’’ tegas Andy N Sommeng.***